Legalitas bangunan memengaruhi asuransi properti pada dua titik: saat penutupan polis, karena penanggung menilai risiko dari kelengkapan dokumen dan sistem keselamatan, dan saat klaim, karena ketidaksesuaian antara kondisi bangunan dan dokumennya dapat menjadi dasar penolakan.
Asuransi properti sering diperlakukan sebagai urusan terpisah dari perizinan bangunan. Dalam praktik keduanya bertemu pada momen yang paling tidak diinginkan: saat mengajukan klaim setelah terjadi kerugian.
Bagaimana legalitas memengaruhi premi
Penanggung menetapkan premi berdasarkan penilaian risiko, dan kelengkapan sistem keselamatan bangunan adalah salah satu masukan utamanya. Bangunan dengan proteksi kebakaran yang terdokumentasi dan terawat umumnya mendapat penilaian risiko yang lebih baik.
Faktor | Pengaruhnya terhadap penilaian risiko |
|---|---|
Sistem proteksi kebakaran aktif | Sprinkler dan hidran yang berfungsi menurunkan perkiraan kerugian |
Riwayat pemeliharaan | Catatan yang rapi menunjukkan pengelolaan risiko yang serius |
Kesesuaian fungsi dengan izin | Penggunaan di luar izin meningkatkan ketidakpastian bagi penanggung |
Jenis konstruksi dan material | Menentukan seberapa cepat api dapat menyebar |
Titik yang sering menjadi alasan penolakan klaim
- Fungsi bangunan berbeda dari yang tertera di polis. Gudang yang didaftarkan sebagai penyimpanan barang umum tetapi digunakan menyimpan bahan mudah terbakar adalah contoh yang paling umum.
- Perubahan fisik yang tidak dilaporkan, seperti penambahan lantai atau perubahan tata ruang yang mengubah profil risiko.
- Sistem proteksi yang tidak berfungsi saat kejadian, meski terpasang secara fisik.
- Ketiadaan dokumen kelaikan pada bangunan yang seharusnya memilikinya, yang dapat ditafsirkan sebagai kelalaian pengelolaan.
Pola yang menghubungkan keempatnya sama: ketidaksesuaian antara apa yang dinyatakan dan apa yang sebenarnya ada di lapangan.
Yang perlu dilakukan pemilik bangunan
- Pastikan data pada polis mencerminkan kondisi nyata, termasuk fungsi, luas, dan jenis kegiatan di dalamnya.
- Laporkan perubahan signifikan kepada penanggung, jangan menunggu sampai perpanjangan polis berikutnya.
- Simpan catatan pemeliharaan dan pengujian sistem keselamatan, karena dokumen inilah yang paling sering diminta saat klaim diperiksa.
- Jaga dokumen kelaikan tetap berlaku, bukan hanya karena kewajiban perizinan tetapi juga karena posisinya dalam penilaian risiko.
Hubungan dua arah
Menariknya hubungan ini berjalan dua arah. Survei risiko yang dilakukan penanggung sering menemukan hal-hal yang juga relevan bagi kelaikan bangunan — dan sebaliknya, temuan audit kelaikan sering menjadi bahan negosiasi premi. Mengerjakan keduanya dengan data yang sama menghemat usaha di kedua sisi.
Polis asuransi melindungi bangunan sebagaimana ia dinyatakan dalam dokumen — bukan sebagaimana ia sesungguhnya digunakan sehari-hari.
SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi dan layak dimanfaatkan sesuai fungsi yang direncanakan.
Kewajiban SLF berlaku untuk bangunan gedung sebelum dimanfaatkan, dan paling banyak menyangkut bangunan bukan rumah tinggal seperti perkantoran, pabrik, gudang, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Cakupan detailnya mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
SLF untuk bangunan gedung selain rumah tinggal umumnya berlaku 5 tahun, sedangkan rumah tinggal memiliki masa berlaku lebih panjang. Ketentuan detail mengikuti peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, dan sertifikat perlu diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
Persyaratan umumnya mencakup PBG atau IMB, gambar as-built yang sesuai kondisi terpasang, dokumen kepemilikan tanah, laporan pengujian instalasi teknis, serta laporan pemeriksaan pengkaji teknis untuk bangunan eksisting. Persyaratan final mengikuti ketentuan daerah setempat.
