DELH dan DPLH untuk Usaha yang Sudah Berjalan

Sejumlah usaha telah beroperasi bertahun-tahun tanpa dokumen lingkungan — kadang karena ketentuan saat itu berbeda, kadang karena memang terlewat. Untuk kondisi seperti ini tersedia jalur tersendiri yang berbeda dari penyusunan dokumen bagi kegiatan yang belum berjalan.

Pengertian dan kedudukan

DELH — Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan DPLH — Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah dokumen lingkungan bagi usaha yang sudah beroperasi namun belum memiliki dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.

Keduanya bukan jalur pintas. Substansinya tetap menuntut kajian atas dampak yang ditimbulkan, hanya saja kajian itu dilakukan terhadap kegiatan yang sudah berjalan, bukan terhadap rencana.

Penentuan mana yang berlaku mengikuti logika yang sama dengan penapisan biasa: jenis kegiatan, skala atau kapasitas, dan sensitivitas lokasi.

Siapa yang dapat menggunakan jalur ini

Ketentuannya diatur dan perlu diverifikasi terhadap peraturan yang berlaku serta kebijakan daerah. Secara umum ditujukan bagi kegiatan yang:

• Sudah berjalan dan memiliki bukti bahwa kegiatan memang telah beroperasi.
• Belum memiliki dokumen lingkungan yang dipersyaratkan.
• Lokasinya sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
• Bersedia memenuhi kewajiban pengelolaan dan pemantauan yang akan ditetapkan.

Syarat ketiga sering menjadi penentu. Kegiatan yang berada pada peruntukan yang tidak sesuai tata ruang menghadapi persoalan yang tidak dapat diselesaikan melalui dokumen lingkungan.

Apa yang dikaji

Berbeda dengan AMDAL atau UKL-UPL yang memprakirakan dampak, DELH dan DPLH mengevaluasi dampak yang sudah terjadi. Karena itu isinya mencakup:

1. Deskripsi kegiatan yang sedang berjalan — kapasitas, proses, penggunaan sumber daya.
2. Evaluasi dampak yang telah terjadi terhadap kualitas air, udara, kebisingan, dan aspek sosial.
3. Kondisi sarana pengendalian yang sudah ada, bila ada, beserta kinerjanya.
4. Rencana pengelolaan dan pemantauan ke depan yang terukur.
5. Rencana perbaikan bila ditemukan pengelolaan yang belum memadai.

Poin ketiga sering mengubah bobot pekerjaan. Kegiatan yang selama ini tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah, misalnya, perlu membangunnya — dan itu pekerjaan fisik dengan anggaran tersendiri di luar penyusunan dokumen.

Yang menentukan biaya dan waktu

• Jenjang dokumen — DELH jauh lebih berat daripada DPLH.
• Kondisi sarana pengendalian yang ada. Yang sudah mendekati standar hanya perlu penyesuaian.
• Kebutuhan pengujian laboratorium untuk mengetahui kondisi nyata saat ini.
• Kompleksitas proses kegiatan dan jumlah sumber dampak.
• Kelengkapan data historis kegiatan, yang sering tidak tersimpan pada usaha lama.

Kaitan dengan perizinan lain

Persetujuan Lingkungan yang terbit dari DELH atau DPLH memiliki kedudukan yang sama dengan yang terbit dari AMDAL atau UKL-UPL. Artinya, dokumen ini juga menjadi dasar bagi Persetujuan Teknis, dan menjadi salah satu prasyarat dalam rangkaian perizinan berusaha.

Bagi usaha yang sedang merapikan legalitas secara menyeluruh, dokumen lingkungan sebaiknya diselesaikan lebih awal karena banyak perizinan lain bergantung padanya.

Yang perlu disiapkan pelaku usaha

• Bukti bahwa kegiatan memang sudah berjalan — perizinan usaha, bukti operasional, dokumentasi.
• Data kapasitas dan proses kegiatan yang sebenarnya, bukan yang direncanakan dulu.
• Kondisi sarana pengendalian pencemaran yang ada saat ini.
• Data lokasi dan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang.
• Riwayat keluhan atau temuan pengawasan, bila pernah ada.

Yang membedakan prosesnya dari dokumen biasa

Karena kegiatan sudah berjalan, sebagian tahapan berbeda dari penyusunan AMDAL atau UKL-UPL untuk rencana kegiatan:

Perbedaan pada baris ketiga yang paling berdampak pada biaya. Kegiatan yang selama ini tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah perlu membangunnya, dan itu pekerjaan fisik dengan anggaran tersendiri.

Kaitan dengan pengawasan dan sanksi

Beroperasi tanpa dokumen lingkungan yang dipersyaratkan dapat berujung pada sanksi administratif. Menyusun DELH atau DPLH adalah jalur pemenuhan, bukan penghapus kewajiban yang telah lewat.

Yang perlu dipahami pelaku usaha:

• Memulai atas inisiatif sendiri menempatkan pada posisi yang berbeda dibanding menyusun setelah ada temuan pengawasan.
• Temuan pengawasan biasanya disertai tenggat, yang mempersempit ruang untuk menyusun dokumen dengan baik.
• Perbaikan sarana pengendalian sering menjadi bagian dari tindak lanjut, bukan pilihan.
• Riwayat keluhan lingkungan dari sekitar akan menjadi bagian yang dibahas dalam dokumen.

Setelah Persetujuan Lingkungan terbit

Dokumen yang disetujui melekatkan kewajiban yang berjalan terus:

1. Melaksanakan matriks pengelolaan dan pemantauan sebagaimana tertulis — ini yang paling sering hanya menjadi dokumen.
2. Menyampaikan laporan berkala kepada instansi yang berwenang.
3. Memelihara sarana pengendalian agar tetap berfungsi sesuai rancangan.
4. Melakukan pemantauan kualitas lingkungan sesuai parameter dan periode yang ditetapkan.
5. Mengajukan perubahan dokumen bila kapasitas atau proses kegiatan berubah.

Butir pertama yang paling menentukan saat pengawasan. Dokumen yang bagus tetapi matriksnya tidak pernah dijalankan tidak melindungi pelaku usaha.

Kondisi yang sering ditemui

• Kegiatan berkembang jauh dari kapasitas awal. Pabrik yang dulu kecil kini jauh lebih besar, sehingga jenjang dokumen yang berlaku pun berubah.
• Lokasi kini tidak sesuai tata ruang karena rencana tata ruang direvisi setelah kegiatan berdiri. Ini persoalan yang tidak dapat diselesaikan lewat dokumen lingkungan saja.
• Kegiatan berpindah tangan dan pemilik baru mewarisi ketidaklengkapan dokumen tanpa mengetahui riwayatnya.
• Sebagian sarana pengendalian sudah ada tetapi tidak pernah diuji kinerjanya, sehingga kondisinya tidak diketahui.

Pada semua kondisi ini, langkah pertama sama: memetakan posisi sebenarnya sebelum memutuskan jalur mana yang ditempuh.

DELH dan DPLH bukan cara menghindari kewajiban, melainkan jalur untuk memenuhinya bagi kegiatan yang telanjur berjalan lebih dulu.