Sumur resapan atau sistem retensi air hujan diwajibkan pada pengajuan PBG untuk mengendalikan limpasan air permukaan akibat berkurangnya area resapan alami akibat pembangunan, dengan kapasitas yang dihitung dari luas area kedap air yang terbentuk.
Setiap bangunan baru mengurangi area resapan alami yang sebelumnya menyerap air hujan langsung ke tanah. Sumur resapan adalah cara mengembalikan sebagian fungsi itu, dan karena itu menjadi syarat yang diperiksa dalam pengajuan PBG.
Mengapa pemerintah mewajibkannya
- Mengurangi beban drainase kota — air hujan yang meresap di lokasi tidak membebani saluran umum sepenuhnya.
- Mencegah genangan lokal akibat limpasan air dari area yang sebelumnya menyerap air secara alami.
- Menjaga muka air tanah di kawasan yang semakin padat bangunan kedap air.
- Bagian dari kajian lingkungan yang menyeluruh, bukan syarat administratif yang berdiri sendiri.
Cara kapasitas dihitung
Faktor | Pengaruh terhadap kapasitas |
|---|---|
Luas area kedap air (atap, perkerasan) | Semakin luas, semakin besar volume yang perlu diresapkan |
Intensitas curah hujan setempat | Daerah dengan curah hujan tinggi memerlukan kapasitas lebih besar |
Karakteristik tanah | Tanah dengan daya serap rendah memerlukan lebih banyak titik sumur |
Ketentuan daerah setempat | Sebagian daerah menetapkan formula atau rasio minimum tersendiri |
Perhitungan yang hanya mengacu pada luas bangunan tanpa mempertimbangkan karakteristik tanah setempat sering menghasilkan kapasitas yang kurang memadai saat hujan deras berlangsung lama.
Konsekuensi bila tidak dipenuhi
- Pengajuan PBG tertahan sampai perencanaan sumur resapan dilengkapi dalam dokumen.
- Bangunan yang sudah berdiri tanpa sumur resapan berisiko menyumbang genangan yang memicu keluhan lingkungan sekitar.
- Ketiadaan sumur resapan dapat menjadi catatan dalam pemeriksaan kelaikan lingkungan saat proses SLF berjalan.
Jenis sumur resapan dan pemilihannya
Tidak semua lokasi cocok dengan satu jenis sumur resapan — karakteristik tanah dan kedalaman muka air tanah menentukan jenis yang paling efektif digunakan.
Jenis | Kondisi yang cocok |
|---|---|
Sumur resapan dangkal | Tanah dengan daya serap baik dan muka air tanah tidak terlalu dangkal |
Sumur resapan dalam | Lahan terbatas yang memerlukan kapasitas besar dalam ruang kecil |
Kolam retensi | Lahan lebih luas yang memungkinkan penampungan permukaan sementara |
Pemeliharaan yang sering terlewat
- Pembersihan sedimen berkala, karena sumur resapan yang tersumbat kehilangan fungsi peresapannya secara bertahap.
- Pemeriksaan saluran pengarah air menuju sumur resapan agar tidak tersumbat sampah atau daun.
- Pemantauan penurunan permukaan tanah di sekitar sumur, yang bisa menandakan masalah struktural pada dinding sumur.
Kombinasi dengan sistem drainase bangunan
Sumur resapan bekerja optimal bila terintegrasi dengan sistem talang dan saluran air hujan bangunan secara keseluruhan, bukan dipasang terpisah tanpa memperhitungkan jalur air yang sesungguhnya mengalir dari atap dan permukaan keras lainnya.
Perhitungan sederhana sebagai gambaran awal
Sebagai gambaran kasar sebelum kajian rinci, volume resapan yang dibutuhkan berkaitan langsung dengan luas atap dan perkerasan yang menghasilkan limpasan — semakin luas area kedap air, semakin besar volume yang perlu disediakan sistem resapan untuk mengimbangi limpasan yang dihasilkan saat hujan deras.
- Identifikasi total luas area kedap air pada rencana site plan.
- Konsultasikan formula atau rasio minimum yang berlaku di daerah setempat.
- Sesuaikan jumlah dan kedalaman titik sumur dengan hasil uji infiltrasi tanah bila tersedia.
Sumur resapan sering dianggap detail kecil dalam site plan, padahal ia adalah bagian dari tanggung jawab bangunan terhadap lingkungan sekitarnya yang tidak berhenti begitu konstruksi selesai.
SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi dan layak dimanfaatkan sesuai fungsi yang direncanakan.
Kewajiban SLF berlaku untuk bangunan gedung sebelum dimanfaatkan, dan paling banyak menyangkut bangunan bukan rumah tinggal seperti perkantoran, pabrik, gudang, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Cakupan detailnya mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
SLF untuk bangunan gedung selain rumah tinggal umumnya berlaku 5 tahun, sedangkan rumah tinggal memiliki masa berlaku lebih panjang. Ketentuan detail mengikuti peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, dan sertifikat perlu diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
Persyaratan umumnya mencakup PBG atau IMB, gambar as-built yang sesuai kondisi terpasang, dokumen kepemilikan tanah, laporan pengujian instalasi teknis, serta laporan pemeriksaan pengkaji teknis untuk bangunan eksisting. Persyaratan final mengikuti ketentuan daerah setempat.
