SLF Bangunan Gedung Negara (BGN) dan aset perkantoran BUMN wajib mematuhi standar klasifikasi gedung negara: pemeliharaan berkala sarana keselamatan, kelaikan tata ruang kerja pegawai negeri/BUMN, pengujian keandalan lift, serta audit tertib administrasi aset BMN/BMD.
Pengelolaan aset fisik gedung kementerian, lembaga negara, dan BUMN menjadi sorotan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kepemilikan SLF aktif adalah bukti sah bahwa aset negara dipelihara sesuai standar keselamatan dan kelaikan fungsi.
Audit Pemeliharaan Rutin dan Dokumen Pemutihan
Banyak kantor instansi pemerintah beroperasi di gedung tua tanpa dokumen IMB awal. Jalur pendataan pemutihan bangunan negara melalui SIMBG mensyaratkan audit forensik pengkaji teknis untuk menerbitkan rekomendasi SLF definitif.
SLF atau Sertifikat Laik Fungsi adalah sertifikat yang diterbitkan pemerintah daerah untuk menyatakan bahwa bangunan gedung telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi dan layak dimanfaatkan sesuai fungsi yang direncanakan.
Kewajiban SLF berlaku untuk bangunan gedung sebelum dimanfaatkan, dan paling banyak menyangkut bangunan bukan rumah tinggal seperti perkantoran, pabrik, gudang, hotel, apartemen, pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan fasilitas pendidikan. Cakupan detailnya mengikuti ketentuan pemerintah daerah setempat.
SLF untuk bangunan gedung selain rumah tinggal umumnya berlaku 5 tahun, sedangkan rumah tinggal memiliki masa berlaku lebih panjang. Ketentuan detail mengikuti peraturan yang berlaku di daerah masing-masing, dan sertifikat perlu diperpanjang sebelum masa berlakunya habis.
Persyaratan umumnya mencakup PBG atau IMB, gambar as-built yang sesuai kondisi terpasang, dokumen kepemilikan tanah, laporan pengujian instalasi teknis, serta laporan pemeriksaan pengkaji teknis untuk bangunan eksisting. Persyaratan final mengikuti ketentuan daerah setempat.
Konsultasi & pendampingan teknis SLF/PBG tersedia untuk bangunan komersial & industri di kota-kota utama:
