Regulasi

Dasar hukum dan perbandingan perizinan bangunan.

Regulasi

Bukti Kepemilikan Tanah untuk PBG: SHM, HGB, Girik, dan Hak Pakai

Pengajuan PBG mensyaratkan bukti penguasaan tanah sah seperti SHM, HGB, atau Hak Pakai. Tanah berstatus girik, petok D, atau tanah sewa memerlukan dokumen pendukung berupa surat tidak sengketa, riwayat tanah kelurahan, atau akta persetujuan pemilik lahan sebelum diproses di SIMBG.

18 September 2026

Regulasi

PLTS Atap: Perizinan dan Dampaknya pada Kelaikan Bangunan

Pemasangan PLTS atap menyentuh tiga hal sekaligus: perizinan kelistrikan dengan penyedia listrik, kelaikan struktur atap yang menanggung beban tambahan, dan keselamatan kebakaran karena instalasi arus searah tetap bertegangan selama ada cahaya. Perubahan seperti ini perlu tercermin dalam dokumen bangunan, bukan diperlakukan sebagai pemasangan peralatan biasa.

16 September 2026

Regulasi

PHO dan FHO: Serah Terima Pekerjaan Konstruksi

PHO adalah serah terima pertama pekerjaan konstruksi setelah pekerjaan dinyatakan selesai, yang memulai masa pemeliharaan. FHO adalah serah terima akhir setelah masa pemeliharaan berakhir dan seluruh cacat yang muncul telah diperbaiki. Di antara keduanya, tanggung jawab perbaikan masih berada pada penyedia jasa.

13 September 2026

Regulasi

KDB, KLB, KDH, dan GSB: Batas yang Menentukan Rancangan

KDB membatasi luas lantai dasar terhadap luas kavling, KLB membatasi total luas seluruh lantai, KDH menetapkan porsi lahan yang harus tetap hijau, dan GSB menentukan jarak minimum bangunan dari batas jalan. Keempatnya ditetapkan dalam rencana tata ruang dan menjadi dasar penilaian saat mengajukan PBG.

13 September 2026

Regulasi

Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG): Tim dan Kewajibannya

MKKG adalah pengorganisasian personel, prosedur, dan sumber daya untuk mencegah dan menangani kebakaran pada bangunan gedung. Berbeda dari sistem proteksi yang bersifat teknis, MKKG mengatur siapa bertugas apa saat kebakaran terjadi, bagaimana evakuasi dijalankan, dan bagaimana kesiapan itu dipelihara melalui latihan berkala.

12 September 2026

Regulasi

SBKBG: Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung

SBKBG adalah surat bukti kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan pemerintah daerah melalui SIMBG. Dokumen ini menegaskan siapa pemilik bangunan secara terpisah dari kepemilikan tanahnya, dan diterbitkan setelah bangunan memiliki PBG serta dinyatakan laik fungsi.

11 September 2026

Regulasi

SBU Konstruksi: Kualifikasi Badan Usaha Penyedia Jasa

SBU atau Sertifikat Badan Usaha adalah dokumen yang menyatakan klasifikasi dan kualifikasi sebuah badan usaha jasa konstruksi. SBU menentukan jenis pekerjaan yang boleh dikerjakan dan batas nilai proyek yang boleh diambil, dan diterbitkan melalui lembaga sertifikasi badan usaha setelah penilaian terhadap tenaga kerja, pengalaman, dan kemampuan keuangan.

11 September 2026

Regulasi

Riksa Uji K3 Disnaker: Peralatan yang Wajib Diperiksa

Riksa uji K3 adalah pemeriksaan dan pengujian keselamatan terhadap peralatan kerja tertentu yang diwajibkan melalui dinas ketenagakerjaan, meliputi pesawat uap, bejana tekan, pesawat angkat-angkut, instalasi listrik, dan instalasi penyalur petir. Pemeriksaan ini berjalan di jalur perizinan yang terpisah dari SLF, namun bukti hasilnya sering diminta saat pengajuan.

9 September 2026

Regulasi

RTB dan Persetujuan Pembongkaran Bangunan Gedung

Pembongkaran bangunan gedung memerlukan persetujuan pemerintah daerah yang didasarkan pada Rencana Teknis Pembongkaran (RTB). RTB memuat metode pembongkaran, urutan pekerjaan, pengamanan lingkungan sekitar, serta penanganan material sisa, dan disusun oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi.

8 September 2026